Menyaring Opini di Era Buzzer : Mengapa Publik Perlu Lebih Kritis Menilai Kinerja Presiden Prabowo

Daftar Isi

 Dalam beberapa bulan terakhir, ruang digital Indonesia dipenuhi arus opini yang deras dan sering kali saling bertabrakan. Tidak sedikit influencer dan figur publik ikut terseret dalam narasi negatif yang terus diulang, khususnya yang menyerang pemerintahan Prabowo Subianto. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah semua kritik tersebut lahir dari analisis objektif, atau sebagian merupakan hasil penggiringan opini oleh buzzer bayaran?

Di era media sosial, opini tidak selalu tumbuh dari fakta. Banyak narasi dibangun secara sistematis: potongan pernyataan diambil tanpa konteks, kebijakan disederhanakan seolah gagal total, lalu disebarkan berulang-ulang hingga membentuk persepsi publik. Akibatnya, bahkan mereka yang berpengaruh—termasuk influencer—bisa tanpa sadar ikut menyebarkan sudut pandang yang tidak utuh.

Padahal, jika dilihat secara lebih jernih, kinerja Presiden Prabowo menunjukkan arah kerja yang jelas dan terukur. Fokus pada stabilitas nasional, penguatan pertahanan, ketahanan pangan, serta upaya menjaga ekonomi tetap bergerak di tengah tantangan global merupakan langkah yang tidak bisa dinilai secara instan. Kebijakan besar memang membutuhkan waktu, konsistensi, dan dukungan publik yang rasional.

Masalahnya, buzzer bayaran bekerja dengan logika yang berbeda. Mereka tidak bertugas memberi ruang diskusi, melainkan membentuk emosi. Narasi negatif dibuat agar mudah memancing reaksi, bukan pemahaman. Dalam situasi seperti ini, masyarakat berisiko terjebak pada kesimpulan cepat tanpa melihat gambaran besar.

Oleh karena itu, edukasi publik menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dibiasakan untuk bertanya: siapa yang menyampaikan pesan ini? apa kepentingannya? data apa yang dipakai? dan apa yang tidak disampaikan? Dengan sikap kritis seperti ini, publik tidak mudah terseret arus opini yang dibangun secara artifisial.

Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kritik. 

Kritik tetap perlu, tetapi harus berbasis fakta, konteks, dan solusi. Sebaliknya, menolak penggiringan opini bukan berarti anti-demokrasi, melainkan upaya menjaga kualitas demokrasi itu sendiri.

Di tengah hiruk-pikuk narasi negatif, masyarakat perlu kembali pada prinsip dasar: menilai pemimpin dari kerja nyata, bukan dari kebisingan digital. Dengan literasi yang lebih kuat, publik dapat berdiri lebih mandiri—tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diadu, dan tidak mudah diarahkan oleh kepentingan yang tidak jelas asal-usulnya.

Karena pada akhirnya, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras di media sosial, tetapi oleh siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan siapa yang menilai dengan akal sehat.